Tribunpost.co – Gresik – Aroma busuk dugaan korupsi dan permainan kotor di Desa Ngampel, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, kian menyengat. Perseteruan panas antara Pemerintah Desa Ngampel dengan para wartawan yang sebelumnya hanya sebatas penolakan audiensi, kini meledak menjadi kasus besar yang menyeret Kepala Desa ke ranah hukum. Pada Jum’at (19/9/2025), LSM Penjara yang dikomandoi Zainul selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, resmi melaporkan Kepala Desa Ngampel ke Kejaksaan Negeri Gresik.
Laporan tersebut bukan main-main. Kepala Desa Ngampel diduga kuat telah melakukan pengurangan mutu kualitas bangunan yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD). Pembangunan gedung Balai Desa yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan dan pusat pelayanan masyarakat, justru berubah menjadi ladang basah untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya.
Ironisnya, pembangunan itu diduga menggunakan besi dengan kualitas rendah, jauh di bawah standar Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bukan hanya itu, proyek tersebut juga disinyalir diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang jelas. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa sejak awal pembangunan sudah dipenuhi dengan rekayasa, permainan licik, dan persekongkolan busuk.
Penolakan audiensi oleh pemerintah desa beberapa waktu lalu terhadap para wartawan kini terbukti menjadi tameng untuk menutup-nutupi kebusukan. Para awak media yang merasa dilecehkan dan tidak dihargai, bersatu dengan LSM untuk mengungkap fakta kelam ini ke publik. “Kami tidak akan tinggal diam. Pers bukan musuh pemerintah, tapi jika pemerintah alergi terhadap kontrol sosial, maka kami akan melawan sampai titik darah penghabisan,” tegas salah satu wartawan dengan nada membara.
Situasi semakin memanas. Penolakan audiensi seolah menjadi bukti nyata adanya ketakutan yang mendalam dari pemerintah desa untuk membuka data secara transparan. Rakyat kini bertanya-tanya: apakah pembangunan yang berdiri di Ngampel itu benar-benar untuk kesejahteraan warga, atau hanya untuk menggemukkan perut para pejabat desa yang rakus?
LSM Penjara, yang sejak lama dikenal vokal melawan korupsi di akar rumput, menilai bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sudah masuk ranah kejahatan struktural yang terorganisir. “Ketika sebuah pembangunan menggunakan material murahan, maka bukan hanya kualitas gedung yang dipertaruhkan, tapi juga keselamatan masyarakat yang akan menggunakan gedung itu. Inilah wajah nyata pengkhianatan seorang pemimpin desa terhadap rakyatnya,” ujar Zainul dengan nada keras saat ditemui usai melayangkan laporan ke Kejari Gresik.
Tak hanya itu, laporan ini juga membuka kotak pandora bahwa ada dugaan kuat aliran dana proyek tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan. Indikasi mark-up, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik persekongkolan dengan pihak ketiga semakin mencuat. Jika benar terbukti, maka ini bukan hanya kasus pengurangan mutu, melainkan bentuk korupsi yang terang-terangan mencabik-cabik kepercayaan rakyat terhadap pemerintah desa.
Kemarahan masyarakat kini kian membara. Warga mendesak aparat hukum untuk tidak sekadar menerima laporan, tetapi juga segera melakukan penyelidikan mendalam, memanggil saksi-saksi, termasuk pihak ketiga yang disebut-sebut menjadi pemain utama di balik proyek tersebut. “Kami tidak butuh janji manis, kami butuh keadilan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” teriak salah seorang tokoh masyarakat Ngampel yang ikut mengawal laporan ke kejaksaan.
Perseteruan ini diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat. Jika aparat penegak hukum lamban, bukan tidak mungkin amarah rakyat yang sudah lama terpendam akan meledak menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar. Desa Ngampel kini berada di titik kritis: antara jalan menuju keadilan atau semakin terpuruk dalam kubangan korupsi yang memalukan.
Semua mata kini tertuju pada Kejaksaan Negeri Gresik. Apakah mereka berani membongkar praktik busuk di Desa Ngampel hingga ke akar-akarnya? Atau justru kasus ini akan dipetieskan demi melindungi kepentingan segelintir orang yang bermain di balik layar? Waktu yang akan menjawab, tapi publik sudah terlanjur muak dan tidak akan berhenti menuntut keadilan.(Sst)
