Gresik, Tribunpost.co
Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Gerindra, Muchamad Zaifudin, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Tahap IX dengan fokus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan-aturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, keamanan, serta perlindungan masyarakat, minggu, (16/11/2025)
Dalam paparannya, Zaifudin menegaskan bahwa bagian terpenting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berada pada Pasal 8 dan Pasal 9.
Pada Pasal 8 huruf C, disebutkan bahwa masyarakat yang memiliki hajat seperti pernikahan dan kegiatan lainnya dilarang menutup jalan umum dan harus izin dari pihak berwenang. Hal ini bertujuan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta mencegah potensi gangguan ketertiban.
Zaifudin juga menjelaskan secara rinci mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. “Sanksinya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pencabutan izin sementara, hingga pencabutan izin tetap. Bahkan ada sanksi pidana dengan denda yang bisa mencapai 50 juta rupiah,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa perda ini bukan untuk membatasi kegiatan masyarakat, tetapi untuk menciptakan keteraturan dan mencegah gesekan sosial.
Sementara itu, Camat Wringinanom, Arditra, yang hadir sebagai narasumber, mendorong masyarakat agar aktif memberikan masukan dan informasi dalam rangka menjalankan perda tersebut. Menurutnya, partisipasi publik sangat dibutuhkan agar implementasi kebijakan berjalan maksimal.
Kegiatan Sosper berlangsung interaktif dengan adanya sesi dialog dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Masyarakat tampak antusias mengikuti penjelasan mengenai aturan-aturan daerah yang berpihak pada ketertiban dan keamanan bersama. (gust/Rof)
Anggota DPRD Gresik Fraksi Gerindra Muchamad Zaifudin Gelar Sosper Tahap IX, Tekankan Pentingnya Penerapan Perda Ketertiban Umum
