Tribunpost.co|| – Surabaya – Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Surabaya, Usman merasa kebal terhadap hukum,terkait praktik pungutan liar (pungli) dalam jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di lembaganya. Hal ini menjadi perhatian publik mengingat adanya laporan terkait laporan wali murid dalam pelaksanaan transaksi tersebut yang diduga merugikan siswa dan orang tua,
Situasi ini memicu keprihatinan di kalangan masyarakat, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, Pendidikan harusnya bebas dari praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik,Diharapkan pihak berwenang dapat menyelidiki lebih lanjut isu ini untuk memastikan bahwa hak siswa dilindungi dan praktik pendidikan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan
Kacabdin Surabaya, Kiswanto, diharapkan segera menindaklanjuti laporan mengenai praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam proses jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di SMA Negeri 18 Surabaya. Sebuah laporan menyebutkan bahwa sekolah tersebut memungut biaya sebesar Rp 454.000 untuk 10 item LKS, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu di tempat terpisah Bago Sianipar selaku Pemerhati korupsi angakat bicara “Praktik pungli seperti ini jelas merugikan siswa dan orang tua, dan harus dihapus demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih transparan dan adil. Kami mendorong pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan bahwa ke depannya tidak ada lagi praktik serupa”, pungkasnya jum at 15 Agustus 2025
Masih Bagor “Harapan kami Tindakan cepat dari Kacabdin akan sangat dihargai demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Surabaya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat untuk generasi mendatang.(Sst)
