Jakarta,Tribunpost.co – 29 Juli 2025 – Krisis keuangan yang tengah melanda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum DAMRI bukan hanya memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan karyawan aktif maupun purna tugas. Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola keuangan dan mengatasi keterlambatan pembayaran hak-hak pekerja mencederai kredibilitas perusahaan serta menimbulkan keresahan yang berkepanjangan.
Menurut perwakilan Serikat Pekerja DAMRI, sejumlah hak karyawan seperti pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) telah tertunda hampir satu tahun tanpa kejelasan. Keterlambatan ini sangat memukul para purna tugas yang telah mengabdi puluhan tahun, dan kini merasa diabaikan oleh perusahaan yang dahulu mereka banggakan.
“Para pensiunan yang sudah mengabdi hingga 25 tahun pun merasa tidak dihargai. Lebih menyakitkan lagi, rekan-rekan yang masih aktif juga hidup dalam kecemasan setiap bulan karena gaji sering terlambat, bahkan di beberapa cabang hanya dibayar separuh,” ungkap salah satu perwakilan Serikat Pekerja.
Kondisi ini diperburuk oleh ketidakjelasan sikap direksi yang dinilai tidak transparan dalam tata kelola keuangan. Banyak pihak menilai bahwa manajemen lebih fokus pada pencitraan di hadapan publik dan Kementerian BUMN, ketimbang menyelesaikan masalah fundamental perusahaan.
Atas kondisi ini, Serikat Pekerja Perum DAMRI mendesak Menteri BUMN untuk segera turun tangan, mengevaluasi secara menyeluruh kinerja direksi, dan membuka jalan bagi pemeriksaan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan.
Langkah ini dinilai penting demi menjaga integritas perusahaan, memastikan keadilan bagi seluruh pekerja, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis di sektor transportasi darat.
“Sudah cukup kami bersabar. Kami tidak meminta lebih, hanya hak kami sebagai pekerja yang telah kami upayakan dengan keringat dan loyalitas bertahun-tahun,” tutup perwakilan pekerja tersebut.
