Sidoarjo,Tribunpost.co – Statmen AndiGo profesional muda yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan itu janji politik Bupati wakil bupati Sidoarjo untuk menyalurkan bantuan keuangan Khusus BKK Rp 500 juta ke setiap desa kelurahan mulai di meja perencanaan. Wacana bahwa anggaran itu tidak murni untuk desa karena dipotong insentif RT RW LPMK dan perangkat lain menjadi sorotan tajam dalam rapat-rapat paripurna RPJMD 2025-2030.
Pastinya masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengawal pelaksanaan program BKK 500 juta ini, seperti
Kualitas RPJMDes Banyak desa belum merevisi RPJMDes agar selaras dengan visi Sidoarjo Maju, Inklusif, Berkelanjutan mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai poros pertumbuhan Sidoarjo. RPJMD wajib menerjemahkan janji itu menjadi indikator pagu dan tahapan multi-tahun ujar’, AndiGo
Pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke desa, berikut anggarannya, menjadi mutlak agar desa dapat merancang solusi yang kontekstual, cepat, dan sesuai kebutuhan warganya. BKK bisa menjadi wahana pelimpahan ini, jika dirancang bukan hanya sebagai belanja hibah, melainkan sebagai mekanisme devolusi urusan konkuren.
Pemerintah kabupaten juga harus segara mebuat Regulasi turunan Segera terbitkan Perbup tentang pedoman teknis BKK membahas juknis pencairan, jenis kegiatan prioritas, hingga sanksi keterlambatan laporan tandas’, AndiGo
