Jember || TribunPost.co – Aksi seorang anggota DPRD Jember yang diduga bermain game online sambil merokok saat rapat membahas persoalan stunting dan kesehatan menuai gelombang kritik publik. Video tersebut viral di media sosial dan memicu kekecewaan, terutama dari kalangan generasi muda yang menilai perilaku itu sebagai bentuk krisis etika pejabat publik.
Sorotan keras datang dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi yang terekam memainkan game saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi D DPRD Jember pada Senin (11/5/2026).
Peristiwa itu dinilai semakin ironis karena rapat tersebut sedang membahas persoalan stunting yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Kabupaten Jember. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Jember berada di angka 30,4 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Dalam forum tersebut, DPRD juga sedang menyoroti ketimpangan data stunting antara pemerintah pusat dan daerah setelah muncul klaim penurunan drastis angka stunting menjadi 6,7 persen pada Mei 2026.
Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin, menilai persoalan tersebut tidak dapat dipersempit menjadi sekadar kesalahan individu, melainkan refleksi nyata dari krisis moral politik, buruknya kualitas wakil rakyat, serta mandulnya proses kaderisasi partai politik dalam membentuk disiplin dan etika kadernya.
“Ketika persoalan stunting yang menyangkut masa depan generasi bangsa dibahas dalam forum resmi, namun justru direspons dengan bermain game saat rapat berlangsung, maka itu bukan lagi persoalan remeh. Itu adalah bentuk degradasi moral politik dan penghinaan terhadap penderitaan rakyat,” tegas Faizin.
Menurutnya, perilaku tersebut menjadi aib menjijikkan karena dilakukan oleh anggota DPRD muda kelahiran 1999 yang masih masuk kategori Gen Z dan seharusnya identik dengan kemajuan intelektual, kedisiplinan digital, serta kemampuan adaptasi teknologi yang bijak.
GMNI Jember menilai generasi muda seharusnya hadir membawa harapan pembaruan politik dengan kultur kerja yang progresif, kritis, dan bertanggung jawab di ruang kekuasaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Alih-alih menjadi teladan politik bagi generasi muda, perilaku tersebut malah memperkuat stigma negatif tentang budaya rebahan, mageran, dan kecanduan game tanpa mengenal situasi,” lanjut Faizin.
Ia menegaskan bahwa Gen Z hari ini dibentuk oleh perkembangan teknologi dan modernitas yang seharusnya melahirkan kualitas kepemimpinan baru di ruang publik. Karena itu, ketika seorang legislator muda gagal menunjukkan disiplin dan etika dasar dalam forum resmi negara, maka yang dipertontonkan bukan hanya kegagalan personal, melainkan kegagalan moral generasi politik muda yang seharusnya menjadi wajah pembaruan demokrasi.
GMNI Jember juga menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa pejabat publik di Indonesia tidak pernah benar-benar belajar dari berbagai problem etika elite politik nasional yang sebelumnya menuai kemarahan masyarakat.
“Kasus ini membuktikan bahwa pendidikan formal dan gelar akademik bukan jaminan ketuntasan pola pikir maupun etika seorang pejabat publik. Yang dibutuhkan adalah pendidikan politik, disiplin organisasi, dan kesadaran moral bahwa jabatan politik merupakan amanah rakyat, bukan ruang bermain pemuas hasrat pribadi,” ujar Faizin.
DPC GMNI Jember menilai sanksi “teguran keras” yang diberikan Partai Gerindra terhadap Achmad Syahri As Siddiqi juga belum cukup meredam kekecewaan publik. Teguran keras tidak boleh berhenti menjadi formalitas administratif tanpa menghadirkan efek jera yang nyata.
Karena itu, GMNI Jember mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jember tetap memeriksa kasus tersebut secara serius dan transparan. Menurut mereka, sanksi internal partai tidak boleh menjadi alasan berhentinya proses etik di lembaga legislatif.
“BK DPRD harus tetap bekerja agar marwah lembaga tidak semakin runtuh di mata publik dan agar masyarakat melihat bahwa DPRD masih memiliki keberanian menjaga kehormatan institusinya sendiri,” katanya.
Di akhir pernyataannya, GMNI Jember menegaskan bahwa reformasi partai politik dan penguatan kaderisasi sudah tidak bisa lagi ditunda. Partai politik dinilai harus kembali kepada fitrahnya sebagai penyambung lidah rakyat agar lembaga legislatif tidak hanya dipenuhi figur elektoral, tetapi juga individu yang matang secara intelektual, etik, dan sosial. (Rhn)
