POLRI  

Diduga Salahgunakan Wewenang dan Akses Ilegal, Anggota Polri EHS Jalani Sidang KKEP

Tribunpost.co || JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri secara transparan serta akuntabel.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.

Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan resmi tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Pelaksanaan sidang KKEP ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat pengawasan internal sekaligus menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sei harnayati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *