Tribunpost.co || BALIKPAPAN – Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAK Indonesia) menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait proyek pembangunan SMA Negeri 10 Kota Balikpapan, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, FORMAK menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan keterbukaan informasi dan klarifikasi dari instansi terkait, mulai dari legalitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mekanisme pengadaan melalui E-Katalog, waktu pelaksanaan pekerjaan, hingga sumber anggaran dan dana Pokok Pikiran (Pokir).
Aksi tersebut menjadi bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran pemerintah. FORMAK Indonesia mendorong agar seluruh tahapan pembangunan dapat dijelaskan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah penyampaian aspirasi, perwakilan FORMAK Indonesia melaksanakan audiensi bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur di kantor instansi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA.
Audiensi turut dihadiri perwakilan Polresta Balikpapan, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta pihak-pihak terkait lainnya.
LIMA PERSOALAN PROYEK MENJADI SOROTAN
Dalam pertemuan tersebut, FORMAK Indonesia menyampaikan lima poin utama yang meminta penjelasan dan pertanggungjawaban administratif dari pihak berwenang.
Pertama, kejelasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). FORMAK meminta penjelasan mengenai dasar hukum dan kelengkapan dokumen PBG pembangunan SMAN 10 Balikpapan. Legalitas bangunan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum dan selama pelaksanaan pembangunan.
Kedua, transparansi proses pengadaan melalui sistem E-Katalog. FORMAK meminta keterbukaan mengenai seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pemesanan, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Ketiga, kejelasan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak. FORMAK mempertanyakan apakah pekerjaan pembangunan telah dimulai sebelum atau setelah kontrak ditandatangani. Hal ini membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen kontrak dan administrasi pekerjaan.
Keempat, pelibatan tenaga kerja lokal. FORMAK meminta agar pembangunan SMAN 10 Balikpapan turut memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat sebagai tenaga kerja sehingga manfaat ekonomi pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar.
Kelima, transparansi sumber anggaran dan dana Pokok Pikiran (Pokir). FORMAK meminta penjelasan mengenai asal-usul anggaran, pihak yang mengusulkan Pokir, serta mekanisme penganggaran dan pelaksanaannya dalam proyek tersebut.
FORMAK DORONG KETERBUKAAN DAN PENGAWASAN PUBLIK
Dalam audiensi tersebut, pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur menerima dan mendengarkan penyampaian aspirasi FORMAK Indonesia serta memberikan ruang pembahasan dan klarifikasi terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan.
Kehadiran perwakilan Polresta Balikpapan dan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memperkuat komunikasi, fungsi pengawasan, serta tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
FORMAK Indonesia menilai pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan. Setiap tahapan harus disertai transparansi administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
JAWABAN TERTULIS DITUNGGU HINGGA 24 NOVEMBER 2026
Salah satu poin penting dalam hasil audiensi adalah permintaan agar seluruh pertanyaan dan tuntutan FORMAK Indonesia mendapatkan jawaban secara tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan notulen pertemuan, jawaban tertulis tersebut diminta paling lambat Selasa, 24 November 2026.
Permintaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperoleh kejelasan resmi atas berbagai persoalan yang dipertanyakan, sekaligus memastikan adanya tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Notulen audiensi tertanggal 19 November 2026 ditandatangani oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Baba; Ketua Umum DPP FORMAK Indonesia, Jerico Noldi; serta Kasi PSMA dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Raden Roro Atisatya P.D.
KONTROL SOSIAL BUKAN TUDUHAN, MELAINKAN UPAYA MENJAGA AKUNTABILITAS
Aksi dan audiensi yang dilakukan FORMAK Indonesia menjadi pengingat bahwa pembangunan yang menggunakan uang negara harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
Transparansi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan kewajiban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Publik berhak mengetahui bagaimana proyek pembangunan direncanakan, dari mana sumber anggarannya, bagaimana penyedia ditentukan, serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Seluruh pertanyaan yang disampaikan FORMAK Indonesia kini menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari instansi berwenang.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara terbuka sehingga pembangunan SMAN 10 Balikpapan benar-benar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.
Sri harnayati musda (SHM)












