Konflik kepemilikan Tanah Garapan di Desa Rawamulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko Kembali Mencuat

Tribunpost.co | | Mukomuko – Konflik kepemilikan tanah garapan di Desa Rawamulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko kembali mencuat dan memasuki babak baru di Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko. Warga setempat, Agus Suparmin, resmi melayangkan gugatan ulang atas lahan sengketa tersebut, Rabu,11/11/2026.

Kepada Tribunspost.co, ​Agus Suparmin menjelaskan pihaknya sebagai penggugat didampingi tim kuasa hukumnya Adv. Ali Akbar, S.H., Adv. Rezki, S.H., dan Adv. Anang Hasyim, S.H., kembali mendaftarkan ke persidangan terhadap perkara sengketa lahan tanah garapan ini , dan kini kembali teregister dengan nomor perkara baru 22/Pdt.G/2026/PN Mkm, menggantikan nomor perkara sebelumnya (18/Pdt.G/2026/PN Mkm).

​Pada sidang perdana yang digelar di PN Mukomuko dengan agenda pemeriksaan identitas serta legalitas kuasa hukum para pihak, proses persidangan sempat terhambat. Majelis Hakim menyampaikan bahwa surat relaas panggilan pengadilan terhadap tiga orang turut tergughat tidak dapat disampaikan secara langsung. Berdasarkan catatan dari pihak kelurahan setempat, ketiga orang tersebut sudah tidak tinggal di alamat semula (Desa Ujung Padang) dan diketahui telah berpindah ke Padang tanpa alamat yang jelas.

​Atas kendala tersebut, Tim kuasa hukum penggugat menyepakati opsi panggilan umum (melalui media massa/pengumuman resmi).
​”Kami mengambil jalur alternatif panggilan umum. Jika dilakukan perubahan alamat, dikhawatirkan tetap tidak tepat. Panggilan umum ini diharapkan bisa dibaca oleh yang bersangkutan agar dapat hadir di persidangan,” ujar Ali Akbar, S.H. usai persidangan.
​​
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, situasi di lapangan memanas dengan berdirinya papan pengumuman klaim kepemilikan di atas lahan tersebut.  Papan klaim tersebut mengatasnamakan Onki Harizon berdasarkan SKT Nomor 53-57/KDU/9/1995 dengan luas lahan mencapai 73.425 m² (Tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi,.apakah 73 Hektar ?). Papan itu juga mencantumkan bahwasanya tanah berada di bawah pengawasan kuasa hukum Heriyanto Siahaan & Rekan serta menyertakan ancaman pidana Pasal 476 KUHP No. 1 Tahun 2023 bagi pihak yang melakukan pencurian.

​Menanggapi keberadaan papan klaim tersebut, Adv.Ali Akbar menegaskan bahwa klaim yang menyebut perkara telah selesai merupakan klaim sepihak yang tidak valid., “Itu papan tidak benar kalau dikatakan perkara sudah selesai. Perkara ini justru baru dimulai kembali dari awal dan belum ada keputusan final. Saat ini status tanah adalah status quo,” tegas Ali Akbar. ​

Proses hukum kini terus bergulir di PN Mukomuko untuk menentukan hak kepemilikan yang sah atas lahan sengketa di Desa Rawamulya tersebut. Sidang berikutnya dijadwalkan akan kembali digelar pada 14 Desember 2026 guna mendengarkan laporan hasil panggilan umum sebelum melangkah ke tahap mediasi.(SsyBkl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *