Tribunpost.co || JAKARTA, 21 Juni 2026 – Dinamika ekonomi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir kembali memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah. Penguatan Dolar Amerika Serikat, tingginya suku bunga acuan The Fed, serta berbagai konflik geopolitik dunia menjadi faktor eksternal yang memberikan tekanan terhadap mata uang berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai narasi yang berupaya membangun persepsi negatif terhadap perekonomian nasional. Narasi yang menyebut Indonesia sedang menuju krisis seperti tahun 1998 semakin ramai beredar di media sosial dan berbagai platform digital. Namun, akademisi sekaligus praktisi yang saat ini tengah menempuh Program Doktoral Cohort 8, Firmansyah, menilai masyarakat perlu memahami persoalan ini secara objektif dan berdasarkan data.
Menurut Firmansyah, ancaman terhadap stabilitas suatu negara pada era globalisasi tidak lagi hanya berbentuk ancaman militer, melainkan juga perang ekonomi (economic warfare) dan perang informasi (information warfare). Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik dan kepercayaan investor terhadap suatu negara.
“Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional. Kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pertahanan militer, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam konsep Ketahanan Nasional (Astagatra), sektor ekonomi menjadi bagian penting dari Pancagatra yang menentukan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis. Sementara dalam teori Economic Resilience yang dikemukakan Briguglio, ketahanan ekonomi diukur dari kemampuan suatu negara untuk menahan guncangan eksternal, beradaptasi, melakukan pemulihan, dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.
Firmansyah memaparkan bahwa pelemahan Rupiah saat ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi penguatan Dolar AS, tingginya suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina, Israel-Iran, hingga ketegangan di Laut Cina Selatan, serta perlambatan ekonomi global. Sementara faktor internal mencakup sentimen pasar, arus modal keluar, persepsi investor, dan aktivitas spekulasi pasar.
Di sisi lain, berkembang pula fenomena yang disebut sebagai economic information warfare, yakni penyebaran narasi yang dapat memicu kepanikan ekonomi. Narasi tersebut antara lain menyebut Indonesia akan mengalami krisis, Rupiah akan jatuh seperti tahun 1998, hingga ajakan memborong Dolar secara berlebihan.
“Dalam era digital, perang tidak selalu dilakukan dengan senjata. Media sosial, algoritma digital, influencer ekonomi, dan disinformasi dapat digunakan untuk membentuk persepsi negatif yang melemahkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Meski demikian, Firmansyah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan saat krisis 1998. Saat itu, nilai tukar Rupiah terpuruk dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp17.000 per Dolar AS, inflasi melonjak hingga lebih dari 77 persen, sistem perbankan mengalami kolaps, serta stabilitas politik terganggu.
Sebaliknya, saat ini Indonesia memiliki sejumlah fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat. Inflasi masih berada dalam rentang terkendali, cadangan devisa mencapai lebih dari 150 miliar Dolar AS, pertumbuhan ekonomi tetap positif di kisaran lima persen, sistem perbankan lebih sehat, serta pengawasan sektor keuangan yang jauh lebih kuat.
Selain itu, Indonesia juga didukung oleh berbagai faktor penguat ketahanan ekonomi seperti cadangan devisa yang besar, program hilirisasi industri, sistem perbankan yang kokoh dengan rasio kecukupan modal di atas standar internasional, bonus demografi, serta percepatan digitalisasi ekonomi melalui UMKM digital, e-commerce, QRIS, dan fintech.
Untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, Firmansyah menilai diperlukan langkah strategis yang berkesinambungan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas Rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan pangan. Bank Indonesia berperan menjaga likuiditas dan stabilitas pasar, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan memastikan kesehatan sektor perbankan.
Pada jangka menengah, penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, dan pengurangan ketergantungan impor harus terus dilakukan. Sementara dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi.
Firmansyah juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, meningkatkan literasi ekonomi, mendukung produk dalam negeri, serta tetap menjaga optimisme terhadap masa depan bangsa.
“Ketahanan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Dengan menjaga persatuan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat optimisme nasional, Indonesia memiliki kemampuan besar untuk menghadapi berbagai gejolak global dan terus tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia,” pungkasnya.
Melalui pemahaman yang rasional dan berbasis data, masyarakat diharapkan mampu menyikapi berbagai dinamika ekonomi secara bijak. Pelemahan Rupiah yang terjadi saat ini tidak dapat serta-merta disamakan dengan krisis 1998, karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan global.
