LUMAJANG, TRIBUNPOST.CO – Polemik pemanfaatan jalan tambang di bawah Gladak Perak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, semakin menjadi perhatian publik. Persoalan ini mencuat menyusul dugaan praktik pungutan sepihak terhadap kendaraan truk pengangkut material tambang yang melintasi jalur tersebut, yang disebut-sebut berada dalam kawasan dengan kewenangan pengelolaan kehutanan.
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah muncul klaim penguasaan jalan oleh seseorang berinisial TR, yang disebut-sebut mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Desa Sumberwuluh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya sejumlah warga melakukan penarikan uang terhadap setiap truk yang melintasi jalur tersebut. Setelah sempat dilakukan penertiban, kemudian muncul kesepakatan pembayaran rutin setiap minggu antara pihak yang melakukan penarikan dengan sejumlah pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
Dalam kesepakatan yang beredar, setiap truk diwajibkan membayar Rp20.000.
Dana tersebut disebut-sebut dibagi menjadi beberapa bagian, yakni Rp10.000 untuk TR, Rp5.000 untuk pihak yang diklaim sebagai pemilik lahan sebelum akses keluar tambang, serta Rp5.000 yang diduga dialokasikan kepada oknum desa.
Namun, informasi mengenai dugaan alokasi dana kepada oknum desa tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Hingga berita ini disusun, pihak terkait belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler.
Dengan perkiraan volume kendaraan mencapai 400 hingga 500 unit truk setiap hari, praktik pungutan tersebut berpotensi menghasilkan perputaran uang dalam jumlah besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum penarikan biaya, kewenangan pihak yang melakukan pungutan, serta legalitas pemanfaatan jalan yang disebut berada di kawasan kehutanan.
PENERTIBAN TAK MENYELESAIKAN PERSOALAN
Persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, penertiban terhadap aktivitas penarikan uang di lokasi tersebut dikabarkan telah dilakukan. Namun, menurut informasi yang diterima, beberapa hari setelah penertiban, praktik penarikan uang kembali menjadi persoalan.
Bahkan, muncul dugaan adanya tindakan intimidasi terhadap sopir truk maupun pemilik IUP OP. Mereka disebut-sebut mendapatkan tekanan agar mencari jalur alternatif apabila tidak bersedia membayar sejumlah uang sesuai permintaan pihak tertentu.
Apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan intimidasi maupun pemaksaan pembayaran perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
LEGALITAS PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DIPERTANYAKAN
Di sisi lain, persoalan legalitas pemanfaatan kawasan juga menjadi perhatian. Sejumlah pemilik IUP OP yang menjalankan aktivitas pertambangan di bawah Gladak Perak disebut belum dapat menunjukkan dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diperlukan.
Sebagaimana diketahui, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Salah satu instrumen hukumnya adalah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang sebelumnya dikenal dengan istilah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Karena itu, seluruh pihak yang memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan usaha wajib memastikan legalitas aktivitasnya sesuai ketentuan pemerintah.
KETUA LSM AMPEL: NEGARA TIDAK BOLEH KALAH
Menanggapi polemik tersebut, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, memberikan sorotan tajam terhadap dugaan praktik pungutan sepihak di kawasan jalan tambang Gladak Perak.
Menurut Arsyad, apabila benar terdapat pihak yang mengklaim dan menguasai aset negara di kawasan kehutanan, kemudian memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia meminta agar aktivitas penarikan uang yang tidak memiliki dasar hukum segera dihentikan. Di sisi lain, para pemilik IUP OP juga diminta segera mengurus seluruh persyaratan perizinan penggunaan kawasan hutan kepada kementerian yang berwenang.
“Ini sudah jelas-jelas penyerobotan aset negara demi keuntungan pribadi, tindakan ini melanggar hukum dan sudah mengarah ke ranah pidana. Kita tidak bicara soal kompromi, tidak bicara soal duduk bersama untuk mencari solusi antara pihak yang mengklaim lahan dengan pemilik IUP OP,” tegas Arsyad Subekti.
Arsyad menilai persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan tidak ada pihak yang secara sepihak menguasai, memanfaatkan, maupun mengambil keuntungan dari aset negara tanpa kewenangan dan dasar hukum yang jelas.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“LSM Ampel akan segera mengirimkan surat resmi kepada Gakkum KLHK agar kasus ini ditindaklanjuti secara serius dan transparan,” tandasnya.
LSM AMPEL DESAK GAKKUM KLHK TURUN TANGAN
LSM Ampel berharap Gakkum KLHK bersama instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status kawasan, legalitas penggunaan jalan tambang, dasar penarikan uang, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Pemeriksaan juga diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, pertambangan, maupun dugaan tindak pidana lainnya.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas penertiban sementara. Diperlukan langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat, sopir angkutan, maupun para pelaku usaha pertambangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan.
Sebab, apabila benar terjadi penguasaan dan pemanfaatan aset negara tanpa hak disertai pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa pemeriksaan dan penindakan dari pihak berwenang.
AWAK MEDIA BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Awak media akan terus mengikuti perkembangan polemik jalan tambang Gladak Perak serta melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang di lapangan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan narasumber yang diperoleh. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari instansi berwenang.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta penerapan
Kode Etik Jurnalistik, awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab secara resmi.
Transparansi dan kepastian hukum menjadi hal penting agar polemik pemanfaatan jalan tambang di kawasan Gladak Perak dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku
