GRESIK, TRIBUNPOST.CO – Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang menjadi perhatian dalam evaluasi penanganan dan pengendalian banjir yang digelar di Pendopo Balai Desa Bulang Kulon, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Rabu (16/9/2026).
Evaluasi tersebut membahas berbagai langkah penanganan banjir di kawasan yang berada di sekitar aliran Kali Lamong. Selain persoalan banjir, forum juga menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur jalan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga.
Pembahasan diarahkan pada upaya memperkuat pembangunan daerah sesuai dengan program Nawa Karsa Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB, Camat Benjeng, Kapolsek Benjeng, Danramil Benjeng, PKDI Benjeng-Balongpanggang, kepala desa dan perangkat desa, serta tokoh masyarakat dari wilayah Benjeng dan Balongpanggang.
Kepala Desa Bulang Kulon, Wijianto, menyampaikan pentingnya penanganan tanggul Kali Lamong secara maksimal. Menurutnya, persoalan banjir tidak cukup ditangani ketika air mulai meluap, tetapi membutuhkan langkah pencegahan sekaligus penguatan infrastruktur secara berkelanjutan.
Ia juga menitipkan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD, khususnya Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB daerah pemilihan Benjeng-Balongpanggang, agar berbagai persoalan tersebut dapat diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan penghubung Bulang Kulon menuju Desa Balongmojo. Jalan tersebut menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus jalur pendidikan bagi anak-anak yang bersekolah dari Bulang Kulon menuju SMPN 28 Gresik.
Camat Benjeng, Nurul Fuad, turut mendorong agar berbagai keluhan masyarakat dari wilayah Benjeng dan Balongpanggang mendapatkan tindak lanjut. Penanganan banjir diharapkan dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Gresik, Ubaidillah, ST., MT., menjelaskan bahwa Kali Lamong memiliki bentang sekitar 103 kilometer dari hulu hingga hilir. Aliran sungai tersebut melintasi sejumlah wilayah, mulai Lamongan, Mojokerto, Gresik hingga Surabaya.
Dengan kondisi tersebut, penanganan Kali Lamong tidak dapat dilakukan secara parsial karena menyangkut beberapa wilayah administratif dan kewenangan. Pemkab Gresik melalui DPUTR bidang SDA terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dalam upaya penanganannya.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya pengerukan sedimentasi dan penanganan tanggul. Penanganan yang dilakukan bidang SDA Gresik disebut telah mencapai sekitar 60 kilometer.
Selain pengerukan dan penguatan tanggul, pemerintah daerah juga tengah merencanakan pembangunan sarana resapan atau waduk penampung air sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di kawasan terdampak.
Anggota Komisi III DPRD Gresik dari Fraksi PKB, Ainul Yaqin Tirta Saputra, menilai penanggulangan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh. Dampak banjir tidak hanya mengancam kawasan permukiman, tetapi juga berpengaruh terhadap lahan pertanian masyarakat.
Menurutnya, berbagai faktor yang berpotensi memperparah genangan perlu menjadi perhatian dalam penanganan. Mulai dari pengerukan sungai, penguatan tanggul, pembangunan waduk resapan, hingga pembenahan sistem drainase dan saluran air yang belum berfungsi optimal.
Anggota Komisi III DPRD Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Khusriyanto Pujiantoro atau Anton, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah dan lintas kewenangan dalam menangani persoalan Kali Lamong.
Curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu banjir. Namun, penanganannya membutuhkan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo karena aliran Kali Lamong melintasi beberapa kabupaten dan kota.
Sejumlah opsi teknis dapat dipertimbangkan dalam penanganan, antara lain penguatan tanggul, pengerukan sedimentasi, pemancangan, pembangunan parapet, hingga penyediaan waduk atau tempat penampungan air.
Selain panjang sungai, kapasitas Kali Lamong juga perlu menjadi perhatian. Lebar sungai dan kemampuan daya tampung air dinilai menjadi faktor penting dalam menyusun perencanaan pengendalian banjir secara menyeluruh.
Persoalan infrastruktur jalan turut disampaikan warga Bulang Kulon, Sudarman. Ia meminta agar persoalan jalan mendapat perhatian pemerintah daerah dan tidak hanya berfokus pada penanganan banjir.
Kondisi jalan Bulang Kulon-Balongmojo dinilai masih membutuhkan perbaikan, terutama saat musim hujan. Sejumlah titik jalan mengalami kerusakan, berlubang, dan tergenang sehingga mengganggu mobilitas masyarakat.
Hal serupa disampaikan Kepala Desa Lundo, Anang Sucipto. Ia berharap keberlanjutan pembangunan jalan Bulang Kulon-Lundo juga mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik.
Kondisi jalan yang tergenang ketika hujan dinilai menyulitkan aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang menggunakan akses tersebut setiap hari. Pembangunan dan perbaikan jalan diharapkan dapat dilanjutkan hingga akses masyarakat benar-benar layak dan aman digunakan.
Rangkaian aspirasi dalam evaluasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir di wilayah Benjeng-Balongpanggang berkaitan dengan berbagai aspek infrastruktur. Mulai dari kondisi Kali Lamong, kapasitas tampung air, tanggul, drainase, hingga kualitas jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
Hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta BBWS Bengawan Solo dalam upaya mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur bagi masyarakat.
( gust_/Rof )
